Wawasan Poso – Upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan terus diperkuat. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Poso secara resmi menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Poso untuk membantu penanganan permasalahan kepatuhan iuran dari sejumlah perusahaan di wilayah tersebut.
Penyerahan SKK ini menjadi bentuk kerja sama antara kedua lembaga dalam rangka memperkuat penegakan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial bagi para pekerja.
Perkuat Penegakan Kepatuhan Iuran
Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Poso akan memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam penanganan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial mendapatkan perlindungan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penegakan kepatuhan iuran juga penting untuk menjaga keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca juga: Polres Poso Musnahkan Barang Bukti Hasil Operasi Pekat Tinombala 2026
Lindungi Hak Pekerja
Pihak BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembayaran iuran secara tepat waktu oleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perlindungan para pekerja.
Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, para pekerja memperoleh berbagai manfaat perlindungan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan hari tua.
Karena itu, kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran menjadi faktor penting dalam menjamin hak-hak pekerja.
Sinergi Antar Lembaga
Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Poso diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak patuh.
Selain langkah penegakan hukum, pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada perusahaan juga tetap dilakukan agar mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran iuran.
Dorong Kepatuhan Perusahaan
Dengan adanya dukungan dari pihak kejaksaan, diharapkan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Poso dapat semakin patuh dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan administrasi perusahaan, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja di Kabupaten Poso.
