Wawasan Poso – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus diperkuat di wilayah Kabupaten Poso. Hal ini ditandai dengan kerja sama antara Kejaksaan Negeri Poso dan Pemerintah Kabupaten Poso dalam mendorong praktik pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perkuat Pencegahan Korupsi
Kerja sama antara Kejari Poso dan Pemkab Poso difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
Melalui sinergi ini, Kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum serta masukan kepada perangkat daerah agar setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.
Baca juga: Dukung Prestasi Esports, Alumni Gontor dan ESI Poso Gelar Turnamen Ramadhan Cup 2026
Dorong Tata Kelola yang Akuntabel
Selain pencegahan korupsi, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah didorong untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance dalam setiap aspek pelayanan publik.
Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.
Tingkatkan Kapasitas Aparatur
Dalam kerja sama ini, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi salah satu fokus utama. Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, ASN diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait aspek hukum dalam pelaksanaan tugas.
Hal ini penting agar aparatur dapat bekerja secara profesional serta terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
Komitmen Bersama Bangun Pemerintahan Bersih
Kejari Poso dan Pemkab Poso menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut.
Melalui kerja sama ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat serta pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
