Wawasan Poso – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) turun langsung meninjau lokasi konflik lahan yang melibatkan masyarakat petani di Kabupaten Poso. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencari solusi adil serta memastikan perlindungan hak-hak petani yang terdampak konflik agraria.
Dalam peninjauan itu, gubernur didampingi jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi terkait.
Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat
Gubernur menegaskan kehadiran pemerintah di lokasi konflik merupakan wujud tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya. Ia menyatakan tidak ingin konflik lahan berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, lahan pertanian merupakan sumber penghidupan utama petani sehingga harus mendapat perlindungan hukum dan kepastian status.
Dengarkan Langsung Keluhan Petani
Dalam kunjungannya, Gubernur Sulteng menyempatkan diri berdialog langsung dengan para petani. Berbagai keluhan disampaikan, mulai dari keterbatasan akses mengelola lahan, ketidakjelasan status kepemilikan, hingga kekhawatiran kehilangan sumber mata pencaharian.
Gubernur menegaskan bahwa aspirasi petani menjadi perhatian serius dan akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan penyelesaian konflik.
Baca juga: Seminggu Menjabat, Kapolres Banggai Perkuat Sinergitas
Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Petani
Gubernur secara tegas menyatakan bahwa hak petani harus dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat, maupun pihak terkait lainnya, untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menangani konflik lahan.
“Petani tidak boleh menjadi korban. Negara hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan,” tegasnya di hadapan warga.
Instruksikan Penyelesaian Secara Terpadu
Untuk mempercepat penyelesaian konflik, Gubernur menginstruksikan pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, serta instansi teknis seperti pertanahan.
Tim tersebut diharapkan mampu memverifikasi data, menelusuri sejarah penguasaan lahan, serta merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Jaga Kondusivitas dan Stabilitas Daerah
Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat memperkeruh situasi. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Pemerintah daerah diminta aktif melakukan pendekatan dan komunikasi dengan warga guna mencegah eskalasi konflik.
Pemda Poso Siap Tindak Lanjuti Arahan Gubernur
Pemerintah Kabupaten Poso menyatakan siap menindaklanjuti arahan gubernur dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi. Pemkab berkomitmen mendukung upaya penyelesaian konflik lahan secara adil dan bermartabat.
Langkah-langkah pendataan ulang serta pendampingan kepada masyarakat petani akan segera dilakukan.
Harapan Petani terhadap Penyelesaian Konflik
Para petani menyambut baik kunjungan dan perhatian langsung dari Gubernur Sulteng. Mereka berharap konflik lahan yang selama ini membelenggu kehidupan mereka dapat segera diselesaikan secara tuntas, sehingga petani dapat kembali beraktivitas tanpa rasa takut dan ketidakpastian.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi titik awal penyelesaian konflik agraria di Poso secara damai dan berkeadilan.
