Wawasan Poso – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan sikap tegas pemerintah daerah dalam menolak segala bentuk aktivitas tambang ilegal di wilayah kabupaten. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama forkopimda dan sejumlah perwakilan masyarakat, sebagai respons atas meningkatnya laporan aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan dan meresahkan warga.
Pemerintah Daerah Tidak Berkompromi dengan Aktivitas Tambang Ilegal
Dalam pernyataannya, Bupati Erwin menegaskan bahwa tambang ilegal bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap ekosistem dan keamanan masyarakat.
“Kami tidak akan pernah memberikan ruang bagi tambang ilegal. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi soal keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Parigi Moutong. Sikap pemerintah jelas: kami menolak dan tidak akan berkompromi,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa operasi tambang ilegal selama ini telah memicu kerusakan hutan, pencemaran sungai, serta berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor. Selain itu, aktivitas tersebut juga mengganggu ketertiban umum dan membuka peluang konflik antarwarga.
Masyarakat Dilibatkan dalam Pengawasan
Bupati Erwin menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memerangi aktivitas pertambangan ilegal. Pemerintah daerah mendorong warga untuk ikut mengawasi dan melaporkan setiap indikasi aktivitas mencurigakan.
“Kami butuh dukungan masyarakat. Tanpa laporan dari warga, aktivitas ilegal sering kali sulit dideteksi. Kami membuka ruang pelaporan seluas-luasnya,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan kepada warga yang berani melapor.
Koordinasi dengan Polda dan Pemerintah Provinsi
Tindak lanjut penolakan tambang ilegal di Parigi Moutong melibatkan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian, termasuk Polda Sulawesi Tengah, serta aparat penegak hukum lainnya.
Menurut Erwin, koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar penindakan bisa berjalan efektif dan tidak berhenti pada operasi sesaat.
Baca juga: 3 Opsi Buruh ke Pemerintah soal Kenaikan UMP 2026
“Kami sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan. Penindakan harus tegas dan berkelanjutan. Tidak boleh ada celah bagi pelaku tambang ilegal untuk kembali beroperasi,” katanya.
Pemerintah provinsi juga disebut telah memberikan dukungan penuh, mengingat dampak tambang ilegal bukan hanya dirasakan Parigi Moutong, tetapi juga kabupaten tetangga.
Dampak Lingkungan Jadi Perhatian Serius
Bupati Erwin menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor paling krusial dalam penolakannya terhadap tambang ilegal. Ia menyatakan bahwa hutan dan sungai di beberapa kecamatan telah menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat kegiatan pertambangan liar.
“Kerusakan lingkungan tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Sungai yang tercemar dan hutan yang gundul akan memengaruhi generasi yang akan datang,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah hulu sungai mulai merasakan dampaknya, termasuk air keruh, berkurangnya debit sungai, serta ancaman banjir bandang saat musim hujan.
Komitmen Pemkab Perkuat Pengawasan dan Edukasi
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen memperkuat pengawasan melalui pembentukan tim terpadu pengawasan aktivitas pertambangan. Tim ini akan melakukan patroli rutin dan berfokus pada titik-titik rawan.
Selain penindakan, edukasi juga menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat tergiur bekerja di area tambang ilegal. Pemerintah daerah akan menggandeng tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta LSM untuk mengedukasi warga mengenai dampak ekologis dan hukum dari aktivitas tambang tanpa izin.
Penutup: Parigi Moutong Menuju Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan
Dengan pernyataan tegas Bupati Erwin Burase, sikap Pemkab Parigi Moutong terhadap tambang ilegal semakin jelas dan tidak bisa ditawar. Pemerintah menginginkan pembangunan daerah yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta tidak mengorbankan keselamatan warga.
“Kita ingin Parigi Moutong maju, tetapi bukan dengan merusak alam. Masa depan daerah ini bergantung pada keputusan yang kita ambil hari ini,” tutupnya.
